Fungsi HP dan PDA dalam Mobile Forensik

Sebelum kita membahas FUNGSI HP dan PDA dalam Mobile Forensik, akankah lebih baik apabila kita mengetahui pengertian dari Mobile Forensik itu sendiri. Mobile Forensik terdiri dari dua suku kata, yang pertama Mobile yang artinya bergerak/ tidak tetap, dan yang kedua Forensik(berasal dari bahasa Yunani yaitu Forensis yang berarti “debat” atau “perdebatan”) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakkan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu Fisika Forensik, Kimia Forensik, Psikologi Forensik, Kedokteran Forensik, Toksikologi Forensik, Psikiatri Forensik, Komputer Forensik dan sebagainya. Sedangkan Mobile Forensik termasuk kedalam sub bab Komputer Forensik. Jadi Mobile Forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakkan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains melalui media bergerak, dan contohnya adalah HP dan PDA.

HP dan PDA dalam Mobile Forensik

Sudah tidak dianggap barang mewah lagi dari sebuah HP(Hand Phone) dan PDA (Personal Digital Assistants). Dari sekian banyak teknologi yang berkembang, salah satunya HP dan PDA lah yang sudah berkembang pesat dan sudah bermasyarakat sampai kalangan menengah kebawah pun sudah mempunyai alat komunikasi seluler tersebut. Kita tahu betapa pentingnya alat komunikasi di era digital ini untuk melakukan berbagai keperluan maupun kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi antar sesama.

HP dan PDA yang kita punya itu akan bisa digunakan untuk berkomunikasi jika sudah terpasang SIM(Subscriber Identity Module) dari salah satu provider telekomuniasi. MS(mobile station) dilengkapi dengan sebuah smartcard yang dikenal dengan SIM (Subscriber Identity Module) yang berisi nomor identitas pelanggan. Dengan memasukkan SIM ke dalam terminal GSM (handphone), pemakai dapat menerima panggilan, melakukan panggilan, dan memperoleh layanan yang lain seperti SMS, MMS serta GPRS.

Dari SIM (Subscriber Identity Module) itu semua data pelanggan akan terinput ke Home Location Register (HLR) yang merupakan bagian system dari Network Switching System (NSS). HLR adalah jaringan database tersentral yang menyimpan dan mengatur semua mobile subscription yang dimiliki operator tertentu. HLR bekerja sebagai penyimpanan permanen untuk informasi subscription seseorang sampai subscription itu dibatalkan.

Data SIM (Subscriber Identity Module) pelanggan bisa kita lacak keberadaan lokasi asal SIM card bersangkutan dengan menggunakan aplikasi HLR Lookup. Dari aplikasi itu masukan No HP tujuan yang akan dilacak.

sumber :

http://id.wikipedia.org/wiki/Forensik

http://wss-id.org/blogs/debby_ratnasari_sby/archive/2007/09/23/kegunaan-pda.aspx

Sub bab 1 dan 2

Sub bab 3 dan 4
Sub bab 5 dan 6
Sub bab 7 dan 8

Terusin bacanya dong ah..

Corporate Social Responsibility

Pada artikel sebelumnya kita sudah membahas mengenai perencanaan dalam berwirausaha. Sekarang kita akan membahas lebih mendalam bagaimana sih tanggung jawab sosial perusahaan terhadap usaha itu sendiri. Corporate Social Responsibility atau lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR (Corporate Social Responsibility) berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Analisis dan Pengembangan

               Hal ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidak nyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar. Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standar dan hukum seringkali dibuat hingga melampaui batas kewenangan negara pembuat peraturan (misalnya peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa. Beberapa investor dan perusahaam manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari Surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai "Investasi bertanggung jawab sosial" (socially responsible investing).

             Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan "perbuatan baik" (atau kedermawanan seperti misalnya yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau Ronald McDonald House), namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan di masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian bea siswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (volunteer) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik dimata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan. Dengan diterimanya konsep CSR, terutama triple bottom line, perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial di atas.

                Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan(stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

           "dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa diatas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama....setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.

Pelaporan dan Pemeriksaan

            Untuk menunjukkan bahwa perusahaan adalah warga dunia bisnis yang baik maka perusahaan dapat membuat pelaporan atas dilaksanakannya beberapa standar CSR termasuk dalam hal:

• Akuntabilitas atas standar AA1000 berdasarkan laporan sesuai standar John Elkington yaitu laporan yang menggunakan dasar triple bottom line (3BL)  
• Global Reporting Initiative, yang mungkin merupakan acuan laporan berkelanjutan yang paling banyak digunakan sebagai standar saat ini.
• Verite, acuan pemantauan
• Laporan berdasarkan standar akuntabilitas sosial internasional SA8000
• Standar manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000

Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR, walaupun sulit diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial. Smentara aspek lingkungan--apalagi aspek ekonomi--memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan. Akan tetapi laporan tersebut sangat luas formatnya, gayanya dan metodologi evaluasi yang digunakan (walaupun dalam suatu industri yang sejenis). Banyak kritik mengatakan bahwa laporan ini hanyalah sekedar "pemanis bibir" (suatu basa-basi), misalnya saja pada kasus laporan tahunan CSR dari perusahaan Enron dan juga perusahaan-perusahaan rokok. Namun, dengan semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasi laporannya, kecenderungan yang sekarang terjadi adalah peningkatan kebenaran isi laporan. Bagaimanapun, laporan CSR atau laporan keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingannya.

Sumber :  http://id.wikipedia.org

Terusin bacanya dong ah..

Membangun e-government

E-Government menjadi buzzword dalam diskusi di Internet maupun dalam media masa. Di Indonesia, topik ini menjadi populer setelah dihubungkan dengan otonomi daerah. Apa definisi dari e-government itu? Apakah pemerintah kita mampu menyediakan layanan dalam bentuk elektronis ??

Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship).

E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh-contohnya antara lain:

• Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat    diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi tersebut. Tahukah anda berapa pendapatan daerah anda? Komoditas apa yang paling utama? Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di daerah anda? Berapa jumlah perguruan tinggi di daerah anda? Di era otonomi daerah, fungsi penyedia sumber informasi ini dapat menjadi penentu keberhasilan.

• Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.

• E-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan.

E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:

• Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

• Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.

• Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

• Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.

Hambatan dalam Mengimplementasikan E-Government

                  Jika dilihat dari keteranan di atas, tentunya sangat diinginkan adanya E-Government di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Indonesia. 

                     Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.

Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.

             Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.

                  Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.

                   Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

              Hambatan-hambatan di atas sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia (atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain pun hal ini masih menjadi masalah. Bahkan di Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di dunia Internet masalah E-Government pun merupakan hal yang baru bagi mereka. Namun mereka tidak segan dan tidak takut untuk melakukan eksperimen. Sebagai contoh adalah eksperimen yang dilakukan di California [2] dimana mereka masih mencoba meraba implementasi E-Government yang pas untuk mereka.

Sumber : 

Budi Rahardjo

PPAU Mikroelektronika ITB

Terusin bacanya dong ah..

Perencanaan dan Pengendalian Keuangan

 Wirausaha perlu bersikap positif dalam merencanakan masa depan, pada tindakan sebagai langkah lanjut dari perencanaan keuangan, yang meliputi kesepuluh langkah berikut ini :

• Menetapkan tujuan-tujuan keuangan yang tepat bagi perusahaan anda;

• Mengevaluasi strategi-strategi keuangan alternatif;

• Mengumpulkan dan mengevaluasi fakta dan angka keuangan untuk

melengkapkan rancana-rencana;

• Menetapkan tingkat dan target efisiensi (baik jangka panjang maupun

jangka pendek) bagi bisnis dipandang dari sudut imbalan bagi pemilik

dan karyawan;

• Mengembangkan sebuah rencana keuangan menyeluruh untuk memberikan

"pete besar" masa depan;

• Memeriksa kebenaran rencana menyeluruh dengan memeriksa setiap

unsur untuk memastikan bahwa setiap unsur realistik dalam hubungan

dengan pengalaman masa lampau;

• Menganalisis rencana dengan membandingkannya dengan prestasi standar

yang sudah ditetapkan, baik intern maupun ekstern;

• Meninjau kembali rencana, merevisi perlunya sampai tercapai sebuah

kombinasi strategi dan faktor-faktor yang dapat diterima.

• Menggunakan rencana sebagai kekuatan motivasi dengan

mengkomunikasikan hasil- hasil perencanaan kepada personalia inti pada

setiap tahap proses; dan

• Memastikan bahwa proses perencanaan diikuti oleh pengendalian yang

mencukupi, dan memberitahukan serta memotifasi staf yang terlihat.

Kesepuluh langkah ini dapat diringkaskan dan dimasukan ke dalam tujuan tahap berikut :

• Hasilkan target-target keuangan jangka pendek dan jangka panjang;

• Menetapkan imbalan-imbalan jangka pendek dan jangka panjang;

• Menetapkan standar efisiensi yang meliputi semua aspek operasi;

• Mendokumentasi rencana keuangan yang menyeluruh;

• Memeriksa kebenaran rencana dan merevisinya di mana perlu;

• Menganalisis rencana dan membuat perbandingan dengan standar yang sudah ada.

• Mengkomunikasikan rencana itu kepada karyawan dan menyiapkan tahap

pelaporan dan pengendalian.

Penentuan Tujuan : Angka-angka Keuangan Untuk Target-target Jangka Panjang

Meskipun tujuan perusahaan dapat dinyatakan dari sudut keuangan dan non-keuangan, kita akan memfokus pada tujuan-tujuan keuangan. Karena anda seorang wirausaha, mungkin anda ingin menuliskan ide untuk mengkuantifikasi ide-ide anda mengenai pertumbuhan bisnis, strategi, persentase laba, diversifikasi produk dan jasa dan seterusnya. Anda sedang mengukur, dan mengkuantifikasi dampak dari pertumbuhan, strategi, perubahan produk, tempat jual baru, perubahan dalam promosi, dampak periklanan, dan seterusnya. Wirausaha menanyakan "Apa?" dan selalu bertanya "Bagaimana jika?" dan dia mengharapkan jawaban-jawaban langsung. Namun penentuan tujuan lebih dari menulis diatas kertas. Proses itu sendiri membantu anda menghadapi lingkungan anda. Jika anda menetapkan tujuan-tujuan untuk kemampulabaan, maka anda mengukur bisnis anda dalam lingkungan industrinya. Jika anda menentukan tujuan untuk efisiensi, maka anda sedang mengukur kualitas semua sumber daya anda: personalia, perlengkapan, pabrik. Ketika anda menentukan tujuan bagi pertumbuhan, maka anda menghadapkan bisnis anda dengan bisnis lain di pasar. Dengan kata lain, menentukan tujuan adalah proses peninjauan kembali bisnis. Sekarang marilah kita membahas lebih terperinci,dengan contoh-contoh.

Tujuan keuangan anda meliputi perumusan tentang beberapa atau semua dari hal-hal berikut

Tujuan-tujuan keuangan: efisiensi bisnis Berbagai ukuran efisiensi akan digunakan untuk menaksir prestasi

keuangan. Dan target-target akan ditentukan dan direvisi per tahun dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi pasar, pengalaman dan keahlian pribadi. Ukuran efisiensi menyeluruh akan mengaitkan laba bersih

sebelum pajak dengan hasil penjualan dan investasi bisnis. Usaha ini harus dapat meningkatkan posisinya relatifnya dalam industri. Di dalam kondisi yang berjalan, nampaknya standar-standar prestasi jangka

pendek yang sepantasnya untuk kedua rasio ini adalah: Marjin bersih: 10% Laba, Investasi:30%. Proyeksi-proyeksi jangka panjang menunjukkan bahwa rasio marjin bersih seharusnya bertambah secara mantap menjadi 15% dan laba investasi menurun dengan turunnya risiko (katakan, 25%) selama sepuluh tahun

mendatang. Standar efisiensi untuk modal dan produktifitas orang akan ditetapkan oleh setiap devisi dalam perusahaan kita.

Tujuan-tujuan keuangan : Harapan pertumbuhan

Hasil penjualan, penetrasi produk, laba dan harta pemilik diharapkan bertambah setiap tahun. Hasil penjualan diharapkan akan bertambah pada kecepatan yang melebihi indeks harga grossir dan pada kecepatan yang sama dengan yang dicapai oleh 10 persen perusahaan dalam industri tersebut , yang berada di urutan teratas. Bagian pasar akan bertambah sampai (paling sedikit) 60% dari pasar yang telah dicapai. Laju pertambahan laba bersih akan melebihi indeks harga konsumen dan setaraf dengan 10% atas perusahaan yang terbesar dalam industri tersebut. Harga pemilik akan bertambah dengan kecepatan yang melebihi pertumbuhan dalam indeks bursa saham.

Terusin bacanya dong ah..